Sebelum Dialog, Hentikan Kegiatan Militer di Papua

ARY WIBOWO

Komnas HAM saat menggelar rapat bersama sejumlah tokoh untuk mencari resolusi terbaik mengatasi berbagai persoalan Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2011)KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR asal Fraksi PDI-Perjuangan TB Hasanuddin menyarankan agar seluruh kegiatan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dihentikan sebelum pemerintah melaksanakan dialog di Papua. Menurutnya, jika kegiatan tersebut tidak dihentikan saat dialog berlangsung, akan dapat menimbulkan kecurigaan.

"Seluruh kekuatan militer TNI itu harus tinggal dulu. Mereka tidak harus melakukan apa yang disebut patroli, penyisiran, atau kegiatan militer lainnya, karena hanya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di tengah masyarakat Papua," ujar Hasanuddin dalam acara rapat bersama Komnas HAM dan sejumlah tokoh yang peduli dengan Papua di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Selain Hasanuddin, beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut diantaranya Agamawan Romo Benny Susatyo, Utusan Presiden untuk Papua Farid Husein, Direktur Imparsial Poengky Indarty, peneliti LIPI Muridan S Widjojo, Anggota Komisi I asal Fraksi Partai Golkar Yoris Raweyai, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, serta dua Komisionernya Johny Nelson simanjutak dan Ridha Saleh.

Menurut Hasanuddin, jika di tengah proses dialog masih terdapat beberapa kekerasan dan penembakan yang tidak jelas siapa pelakunya, dialog tersebut tidak akan ada artinya. Ia menuturkan, semenjak Oktober 2009 hingga saat ini kurang lebih telah terjadi 40 penembakan warga sipil maupun aparat yang bertugas di Papua.

"Apalagi diperparah karena baik TNI dan polisi tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti siapa pelakunya, apakah benar itu OPM, TNI, polisi, atau siapapun tangan-tangan kotor yang dikirim ke Jakarta, dialog itu tidak akan ada artinya. Karena segala kegiatan militer itu harus dihentikan," kata Hasanuddin.

Pendapat sama juga dikemukakan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S Widjojo. Muridan mengatakan, kekerasan di Papua saat ini telah menjadi siklus yang tidak pernah terputus. Siklus tersebut menghasilkan beberapa sub-sistem di dalamnya sehingga mengakibatkan eskalasi kekerasan terus meningkat.

"Dan operasi militer tidak akan memutus siklus itu. Apalagi, siklus ini sudah berlangsung sejak 64 tahun lalu. Kita harus tegas kalau ingin membuat Papua baru di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Muridan.

Seperti diberitakan, setelah melakukan rapat terbatas mengenai persoalan di Papua pada Rabu (9/11/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah siap berdialog dengan masyarakat Papua. Menurut Presiden, langkah tersebut penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Pemerintah juga telah membuat Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono. Selain itu, pemerintah juga sudah menunjuk Farid Husein untuk menjadi perantara untuk mempercepat proses dialog Jakarta-Papua.