Aspirasi Papua Merdeka dan Pengakuan Papua Dalam NKRI Adalah Dua Realitas

Papua yang sejak proses integrasi mendapat protes dari sejumlah komponen orang asli Papua, tentunya menarik untuk dikaji. Dan dalam kesmepatan ini, Bintang papua berkesempatan bincang-Bincang dengan Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto.

Laporan Ahmad Jainuri 

Budi Setyanto

Persoalan Papua, menurutnya harus dikaji atau dibuka secara jujur. “Sebenarnya ada persoalan apa?”  ujarnya saat ditemui Bintang Papua di kediamannya, di Waena, Senin (21/11).
Persoalan tersebut, menurutnya harus diidentifikasi dengan jelas. Karena hal itu menentukan solusi yang dihasilkan. “Banyak persepsi yang melihat persoalan di Papua, kalau saya amati melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, ini kan hanya sepotong-sepotong,” lanjutnya.
Dikatakan, bahwa pengungkapan maslah Papua tersebut kadang hanyadilihat dari aspek ekonominya, kadang hanya dilihat dari aspek politiknya, dan bahkan tidak jarang hanya dilihat dari aspek hukumnya saja. “Untuk melihat persoalan Papua ini tidak bida hanay sepotong-sepotong seperti itu,” tegasnya.
Selain itu, menurutnya bahwa dalam menyelesaikan persoalan Papua juga tidak bisa dengan hanya membuat satu pemecahan masalah yang sifatnya sesaat, atau meredam konflik yang sifatnya sesaat. “Persoalan Papua ini sebenarnya kan  persoalan politik yang sudah mengideologi. Artinya ini persoalan ideologi orang papua sejak dulu,” jelasnya.
Ideologi tersebut, dikatakan bahwa adalah satu keinginan orang asli papua untuk memisahkan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendirikan sebuah negara sendiri. “Karena ini merupakan satu bideologi, maka dari generasi ke generasi akan disosialisir, dan akan selalu muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya,” terangnya.
Akan tetapi, menurutnya bahwa juga harus melihat realitas yang ada, yakni selain ada iodeologi berupa keinginan memisahkan diri dari negara Indonesia, juga adanya fakta berupa Undang-Undang yang berlaku secara internasional yang mengakui Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
“Tetapi kita harus melihat sebuah realitas hukum internasional. Di satu sisiada sebuah ideologi menuntut kemerdekaan, di satu sisi ada sebuah realitas hukum internasional yang menyatakan bahwa wilayah Papua adalah bagian daripada wilayah Indonesia atau terintegrasi ke dalam wilayah Indonesia. Yang ini sudah disahkan oleh PBB,” terangnya.
Sekalipun, menurutnya dalam prosesnya pelaksanaan New York Egreement antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat itu, menyatakan bahwa sebelum dilakukann integrasi harus dilakukan jajak pendapat orang Papua apakah mau integrasi  atau tidak.
“Dan itu sudah dilakukan meski tidak persis sesuai dengan newyork egreement, karena kalau sesuai newyork egreement adalah one man one vote,  tetapi diapakai sistem perwakilan,” jelasnya.
Hal itulah kemudian, menurutnya dituntut orang Papua sebagai ketidakkonsistennan. “Tetapi ini diakui oleh PBB yang merupakan relaitis juga. Sehingga bagaimanapun  wilayah Papua adalah sebagai bagian NKRI,” tegasnya.
Akan tetapi, lanjutnya ada satu ideologi yang memang ada di Papua yang memang ada tuntutan kememerdekaan. “Ini persolan yang sangat mendasar, yang harus ada satu persepsi di kalangan pejabat pemerintah Indonesia, baik itu elit politik maupun elit biorokrasi atau pemerintahan,” lanjutnya.
Kalau kesamaan persepsi tersebut sudah ada, menurutnya maka solusi yang dihasilkannya akan benar. “Artinya pasti akan mengunakan solusi politik juga. Karena ini masalahnya politik. Kalau dijawab dengan kesejahteraan, itu kan lebih atau sebatas meminimalisir persoalan politik tadi,” jelasnya.
Sehingga pada saat ada triger (pemicu), persoalan tersebut akan muncul terus. “Dan ini akan terus-terus, dan terus , dengan triger berbeda-beda, seperti pelanggaran HAM, soal ekonomi di Freeport, dan lain-lain,” terangnya.(bersambung)